Lahirnya Supersemar

supersemarKeluarnya Surat perintah sebelas maret yang terkenal dengan Supersemar, merupakan tonggak dari lahirnya Orde Baru sekaligus sebagai pengikis kekuasaan Orde Lama. Supersemar hingga sampai saat ini menjadi sejarah yang kontroversial dan masih diperdebatkan banyak pihak, baik dari proses pemberian, isi dari supersemar sendiri hingga hal-hal yang terjadi pasca presiden Soekarno memberikan surat tersebut kepada Soeharto.

Pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Negara diadakan Sidang Kabinet Dwikora yang telah disempurnakan yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan tujuan untuk mencari jalan keluar terbaik agar dapat menyelesaikan krisis yang memuncak secara bijak. Ketika sidang tengah berlangsung, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan, maka Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II (Wakil Perdana Menteri II) Dr J. Laimena. Dengan helikopter, Presiden Soekarno didampingi Waperdam I, Dr Subandrio, dan Waperdam II Chaerul Saleh menuju Istana Bogor. Seusai sidang kabinet, Dr J. Laimena pun menyusul ke Bogor.

Tiga orang perwira tinggi yaitu Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud menghadap Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk minta izin akan menghadap presiden. Pada hari itu juga, tiga orang perwira tinggi sepakat untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor dengan tujuan untuk meyakinkan kepada Presiden Soekarno bahwa ABRI khususnya AD tetap siap siaga mengatasi keadaan. Di Istana Bogor Presiden  Soekarno didampingi Dr Subandrio, Dr J. Laimena, dan Chaerul Saleh serta ketiga perwira tinggi tersebut melaporkan situasi di ibukota Jakarta. Mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan.

Kemudian presiden mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Adapun yang merumuskan surat perintah tersebut adalah ketiga perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud bersama Brigadir Jenderal Subur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

Berikut ini merupakan isi dari Supersemar

Kepada : Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat

Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi

  1. Mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalanya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti ajaran Pemimpin Besar Revolusi
  2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya
  3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas
  4. Selesai

Djakarta, 11 Maret 1966

Presiden/ Panglima Besar Revolusi/ Mandataris MPRS

Soekarno

Please follow and like us:
0

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *