Masa Pemerintahan Van Den Bosch di Indonesia

van den boschPada masa kepemimpinan Johanes Van Den Bosch Belanda memperkenalka culturstelsel atau caltivitaion system (tanam paksa). Sistem tanan paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dandikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Tujuan Sistem Tanam Paksa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya. Tujuannya untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang

Berbagai kondisi yang mempengari Belanda menerapkan Sistem Tanam Paksa, antara lain:

  1. Kas negara konsong
  2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830
  3. Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda.
  4. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
  5. Kegagalan usaha mempraktikan gagasan liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negara induk

Aturan sistem tanam paksa

Ketentuan pokok Cultuur Stelsel terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) No. 22 Tahun 1834

  1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasaran Eropa
  2. Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahangarapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor.
  3. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
  4. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat.
  5. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan.
  6. Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah.
  7. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahan petani).
  8. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.

Pelaksanaan tanam paksa

Pelaksanaan Tanam Paksa diserahkan kepada kepalakepala daerah yang mendapat cultuur procentenatau hadiah menurut banyaknya hasil. Oleh karena itu, rakyat diperas oleh kepala-kepala daerah bangsa sendiri dengan harapan akan mendapatkan cultuur procenten yang banyak.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan cultur stelsel banyak terjadi penyimpangan, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya:

  1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.
  2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.
  3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun
  4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktutanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus.
  5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.
  6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

Tanaman yang dipaksakan pada sistem itu dapat dipisahkan menjadi dua kategori besar : tanaman tahunan yang dapat ditanam di sawah bergiliran dengan padi, (yaitu : tebu, nila, tembakau), dan tanaman keras (yaitu : tanaman berumur panjang) yang tidak dapat digilirkan dengan padi (yaitu : kopi, teh, dan lada serta kina, dan kayu manis yang kurang penting artinya)

Dampak Tanam Paksa

Dampak tanam paksa bagi Belanda

Bagi Belanda tanam paksa membawa keuntungan melimpah, di antaranya:

  1. Kas Belanda menjadi surplus (berlebihan).
  2. Belanda bebas dari kesulitan keuangan.
  3. Belanda mendapatkan keuntungan (Batiq Slot) yang besar. Keuntungan Tanam Paksa pertama kali pada tahun 1834 sebesar 3 juta gulden. Pada tahun-tahun berikutnya rata-rata sekitar 12 sampai 18 juta gulden.

Dampak tanam paksa bagi Indonesia

Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, maka membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia, yaitu:

  1. Banyak tanah yang terbengkalai, sehingga panen gagal.
  2. Rakyat makin menderita.
  3. Wabah penyakit merajalela.
  4. Bahaya kelaparan yang melanda Cirebon memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri
  5. Kelaparan hebat di Grobogan, sehingga banyak yang mengalami kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam.

Selain dampak negatif, Tanam Paksa juga berdampak positif bagi bangsa Indonesia, antara lain:

  1. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru yang layak ekspor seperti kopi, nila, lada, tebu.
  2. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.
  3. Diperkenalkannya mata uang secara besar – besaran sampai lapisan terbawah masyarakat Jawa.
  4. Perluasan jaringan jalan raya. Meskipun tujuannya bukan untuk menaikan taraf hidup masyarakat Indonesia melainkan guna kepentingan pemerintah Belanda sendiri, tetapi hal ini mencipatakan kegiatan ekonomi baru orang Jawa dan memungkinkan pergerakan penduduk desa masuk ke dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan uang.
  5. Berkembangnya industrialisasi di pedesaan

Penentangan tanam paksa

Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Orang yang menentang tanam paksa terdiri dari:

1) Golongan pendeta

Golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan. Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini adalah Baron Van Hovel.

2) Golongan liberal

Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang, di antaranya:

  1. Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar.
  2. Frans Van de Pute dengan mengarang buku berjudul Suiker Constracten (Kontrak Kerja).
  3. C. Th. Van Deventer tulisan berjudul Een Eereschuld, yang membeberkan kemiskinan di tanah jajahan Hindia-Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah De Gids yang terbit tahun 1899. Van Deventer dalam bukunya berpendapat bahwa jutaan gulden yang diterima oleh negara Belanda berdasarkan Sistem Tanam Paksa dan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sejak 1870 membuat Belanda memiliki “utang kehormatan” kepada Indonesia, yaitu kewajiban untuk menaikan standar kehidupan dan meningkatkan dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Maka muncullah yang namanya Politik Etis

Penghapusan pelaksanaan tanam paksa secara bertahap. Di Sumatra Barat ,sistem tanam paksa dimulai sejak tahun1847, ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa untuk menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Begitu juga di Jawa, pelaksanaan sistem tanam paksa ini dilakukan melalui jaringan birokrasi lokal. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap:

1) Tahun 1860 tanam paksa lada dihapus.

2) Tahun 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus.

3) Tahun 1870 tanam paksa semua jenis tanaman, dihapus kecuali kopi di Priangan. Selain di Pulau Jawa, kebijaksanaan yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Sumatra Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di dua tempat pertama. Adapun lada merupakan tanaman utama di dua wilayah yang kedua. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa.

Sumber:

Sri Sudarmi . 2008. Galeri pengetahuan sosial terpadu2: SMP/MTs Kelas VIII/, Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

Herlan Firmansyah .2009. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 : untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII /Semester 1 dan 2 /. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,

Please follow and like us:
0

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *