Organisasi Nasional Bersifat Moderat

husni-thamrin-pemimpin-gapiSetelah gagalnya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI tahun 1926 dan 1927, organisasi pergerakan nasional bersifat moderat yakni berupaya menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah kolonial Belanda (kooperasi). Hal ini dikarenakan Pemerintah kolonial Belanda terus melakukan tekanan keras terhadap organisasi organisasi yang ada akibat adanya peristiwa pemberontakan PKI. Selain itu juga dikarenakan organisasi organisasi nasional sedang kesulitan dana akibat adanya Krisis Malaise.

Organisasi yang bersifat moderat antara lain:

Partai Indonesia (Partindo)

Ketika Ir. Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua yaitu Partindo dan PNI Baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Partindo memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia Merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama yaitu self help dan nonkooperasi.

Partindo semakin kuat setelah Ir. Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun 1932, setelah dibebaskan dari penjara. Namun, karena kegiatan-kegiatannya yang sangat radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Di dalam organisasi Partindo terdapat perpecahan yang mendalam. Ketergantungan pada seorang pemimpin, dikritik habis oleh mereka yang menentang perubahan PNI. Mereka menyebut dirinya “Gerakan Merdeka”, kemudian membentuk partai baru, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru. Maka karena tidak bisa berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar.

Partai Indonesia Raya (Parindra)

Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra didirikan di kota Solo oleh dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi dan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya. Asas politik Parindra adalah insidental, artinya tidak berpegang pada asas kooperasi maupun nonkooperasi.  Sikapnya terhadap pemerintah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi, jadi luwes. Tokoh-tokoh Parindra yang terkenal dalam membela kepentingan rakyat di volksraad adalah Moh. Husni Thamrin.

Parindra berjuang agar wakil-wakil volksraad semakin bertambah sehingga suara yang berhubungan dengan upaya mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Perjuangan Parindra dalam volksraad cukup berhasil, terbukti pemerintah Belanda mengganti istilah inlandeer menjadi Indonesier. Untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, Parindra melakukan program-program, yakni:

  1. melakukan pencerdasan secara politik-ekonomi-sosial kepada masyarakat sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan sendiri di masa depan;
  2. menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, pendidikan dan kedudukannya;
  3. membentuk dan menjalankan aksi besar hingga diperoleh pemerintahan yang demokratis, berdasar kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia;
  4. bekerja keras di setiap bidang usaha untuk meninfkatkan kesejahteraan rakyat baik secara ekonomis, sosial, maupun politis;
  5. mengusakan adanya persamaan han dan kewajiban serta kedudukan dalam hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

Untuk memperbaiki perekonomian rakyat, Parindra membentuk organisasi rukun tani, membentuk sarikat-sarikat pekerja, menganjurkan swadesi ekonomi, dan mendirikan “Bank Nasional Indonesia”. Kongres kedua dilaksanakan di Bandung pada 24-27 Desember 1938. Karena saat itu Dr. Sutomo sudah meninggal maka kongres memilih K.R.M. Wuryaningrat untuk menjadi ketua partai. Dalam Kongres itu diambil keputusan-keputusan, antara lain: tidak menerima peranakan (Indo) menjadi anggota, berusaha keras mengurangi pengangguran, dan meningkatkan transmigrasi guna memperbaiki kesejahteraan

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Moh. Yamin. Dasar dan tujuannya adalah nasional dan mencapai Indonesia Merdeka. Gerindo juga menganut asas incidental yang sama dengan Parindra. Tujuan Gerindo antara lain:

  1. mencapai Indonesia Merdeka,
  2. memperkokoh ekonomi Indonesia,
  3. mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan
  4. memberi bantuan bagi kaum pengangguran.

Gabungan Politik Indonesia (Gapi)

Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakilwakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama.

Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut, atas prakarsa Moh. Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Berikut ini ada beberapa alasan yang mendorong terbentuknya Gapi.

  1. Kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan agar diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri.
  2. Kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme.
  3. Sikap pemerintah yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.

Tujuan Gapi adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga Gapi mempunyai semboyan Indonesia Berparlemen. Tuntutan Indonesia Berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman karena diketuai oleh Dr. F.H.Visman. Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mem-pelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan.

Namun, setelah melakukan penelitian, Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia. Menurut komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan Kerajaan Belanda. Gapi menolak keputusan tersebut, sebab dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *