Penyimpangan Pada Demokrasi Terpimpin

soekarnoPada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan tersebut bisa dikeranakan karena kondisi saat itu yang mengharuskan untuk menyimpang atau memang kesalahan pemikiran seseorang. Kondisi perpolitikan yang tidak stabil pada Demokrasi Liberal, ditandai dengan sering gonta-ganti kabinet, membuat presiden mengambil sebuah kebijakan penting yang terkenal dekrit presiden. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan kestabilan politik pada masa itu. Namun pada perkembangannya terdapat beberapa penyimpangan, antara lain:

Prosedur pembentukan MPRS dan DPR-GR

Pembentukan kedua lembaga tinggi itu berdasarkan Perpres. Menurut Undang-undang, anggota MPR dan DPR-GR dipilih oleh rakyat pada pemilu. Pada hal ini kesannya presiden berkedudukan diatas dua lembaga tersebut. Padahal menurut undang-undang, jabatan presiden dibawah MPR.

Pembubaran DPR hasil pemilu

Menurut Undang-undang kedudukan DPR itu lebih tinggi daripada Presiden. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, namun DPR bisa mengajukan hak interplasi yang bisa berujung dengan pemakzulan presiden. Presiden Soekarno terpaksa membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dikarenakan menolak terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara tahun 1960. Pada tanggal 24 Juni 1960, sebagai gantinya presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden.

Pengangkan Presiden Seokarno sebagai Presiden Seumur Hidup

Berdasarkan ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 memutuskan pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan terhadap UUD 1945. Jabatan presiden sudah diatur dalam UUD 1945, yakni berlangsung selama lima tahun dan bisa dipilih kembali.

Pemasyarakatan Ajaran Komunis

Ide dari presiden Soekarno untuk menanamkan kebijakan Nasakom adalah menyatukan bangsa Indonesia yang sempat terpecah belah pada masa demokrasi Liberal. Ide tentang Nasionalis Agama Komunis (Nasakom) menjadi satu dalam membangun negeri ditolak oleh berbagai pihak dikarenakan adanya ajaran komunis. Selama itu gerakan komunis diberbagai negara berhasil menggulingkan kekuasaan yang ada dengan revolusioner. Ajaran komunis juga bertentangan dengan ajaran Pancasila. Hal ini tidak diinginkan oleh tokoh-tokoh pada saat itu. Gagasan presiden Soekarno tentang Nasakom membuat PKI tumbuh besar.

Pembentukan Front Nasional dan Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi (MPRR)

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penpres No. 13 tahun 1959. Front Nasional adalah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Pancasila diketuai oleh Presiden Soekarno. Sedangkan MPRR merupakan badan pembantu kebijaksanaan khusus dan darurat dalam menyelesaikan revolusi. Kedua lembaga tersebut tidak terdapat dalam UUD 1945.

Politik Luar Negeri Condong ke Blok Timur

Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia sudah ditetapkan yakni bebas aktif. Bebas aktif berarti bebas tidak ikut dalam blok barat maupun blok timur, sedangkan aktif, Indonesia turut aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Namun pada Demokrasi Terpimpin, hal ini tidak bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Politik Indonesia lebih condong ke blok timur dengan bukti pembentukan poros Jakarta-Hanoi-Pyongyang-Peking.

Indonesia keluar dari PBB

Indonesia bergabung dengan PBB, pada masa kabinet Natsir. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, PBB memiliki andil dalam membantu perjuangan bangsa Indonesia tersebut, salah satunya adalah dengan membentuk komisi jasa baik atau yang lebih terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN). Namun pada Demokrasi Terpimpin, hubungan Indonesia dengan PBB mengalami kendala. Presiden Soekarno menganggap PBB hanya mengakomodir kepentingan negara-negara besar. Pada akhirnya Indonesia keluar dari PBB dikarenakan salah satu sebab khususnya yakni Malaysia diangkat sebagai salah satu dewan keamanan tidak tetap PBB.

No Comments

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *