Perjuangan Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan

Selain melakukan perjuangan fisik, pemerintah Indonesia juga menempuh cara diplomasi untuk menghindari korban yang besar dan untuk memperoleh pengakuan internasional. Diplomasi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pertemuan Hoge Veluwe, Perundingan Linggajati, Perundingan Renville, Konferensi Asia di New Delhi, Persetujuan Roem-Royen, Konferensi Inter-Indonesia dan Konferensi Meja Bundar.

Pertemuan Hoge Veluwe

van mookPertemuan Hoge Veluwe di Belanda pada bulan April 1946 terlaksana dengan perantaraan diplomat Inggris, yaitu Sir Archibald Clark Keer. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia terdiri atas Mr. Suwandi, Dr. Sudarsono, dan Mr. A.K. Pringgodigdo. Belanda diwakili oleh Dr. H.J. van Mook. Namun, pertemuan ini tidak memberikan hasil karena Belanda menolak untuk mengakui secara de factowilayah RI yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Belanda menyodorkan ikatan kenegaraan dengan RI sebagai bagian suatu federasi. Oleh karena belum diperoleh kesepakatan, Indonesia dan Belanda kembali merencanakan perundingan.

Perundingan Linggajati

sutan syahrirDengan perantaraan diplomat Inggris, yaitu Lord Killearn, diadakan pertemuan di Istana Negara dan Pegangsaan Timur 56 antara Indonesia yang diwakili oleh Sutan Sjahrir dengan Belanda di bawah Prof. Schermerhorn. Selanjutnya, perundingan dilanjutkan di Linggajati (daerah pegunungan di Cirebon) dilakukan pada tanggal 10 November 1946. Perundingan di Linggajati ini mencapai persetujuan antara lain:

  1. Belanda mengakui secara de facto RI yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatra
  2. akan dibentuk negara federal yang dinamakan Republik Indonesia Serikat (RI menjadi salah satu negara bagiannya)
  3. dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni.

Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1 947 dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta. Perjanjian Linggarjati bagi Indonesia ada segi positif dan negatifnya.

  1. Segi positifnya ialah adanya pengakuan de facto atas RI yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera.
  2. Segi negatifnya ialah bahwa wilayah RI dari Sabang sampai Merauke, yang seluas Hindia Belanda dulu tidak tercapai

Perundingan Renville

uss renvilleHasil perundingan Linggajati ternyata sulit terlaksana. Bahkan, pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer I. Akibatnya, Dewan Keamanan PBB mengirimkan komisi jasa baik yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat sebagai perantara perundingan yang dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN). Perundingan kembali dilakukan di sebuah kapal milik Amerika Serikat, yang bernama USS Renville berlangsung dari 8 Desember 1947 – 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Amir Syarifudin, Belanda menempatkan seorang Indonesia bernama R. Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketuanya dan anggota KTN Frank Graham(ketua), Paul van Zeeland (anggota), dan Richard Kirby (anggota) sebagai mediator.

Hasil perundingan Renville adalah:

  1. wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),
  2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,
  3. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,
  4. RI merupakan bagian dari RIS, dan
  5. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI

Perjanjian Renville memiliki dampak antara lain:

  1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifudin
  2. Wilayah Indonesia semakin sempat
  3. Ada berbagai pihak yang tidak puas terhadap hasil Renville, kemudian muncul berbagai pemberontakan antara lain PKI Madiun 1948 dan DI/TII Jawa Barat.

Konferensi Asia di New Delhi

Konferensi Asia di New Delhi di selenggarakan pada tanggal 20 – 25 Januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain.

Hasil konferensi meliputi:

  1. pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,
  2. pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949,
  3. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan
  4. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari 1949 yang isinya:

  1. penghentian operasi militer dan gerilya,
  2. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,
  3. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan
  4. akan diadakan perundingan secepatnya.

Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.

Perundingan Roem-Royen

Mohammad RoemTernyata Belanda melanggar kesepakatan dalam perundingan Renville dan melancarkan Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948. Oleh karena mendapat kecaman dari dunia internasional, Belanda pun menyetujui diadakannya perundingan kembali dengan mengirimkan van Royen sebagai wakilnya. Republik Indonesia menugaskan Moh. Roem sebagai utusan. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat). Perundingan bertempat di Hotel Des Indes pada tanggal 14 April– 7 Mei 1949.

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk:

  1. menghentikan perang gerilya,
  2. bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan
  3. ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.

Pernyataan dari delegasi Belanda, yaitu:

  1. menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta,
  2. menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik,
  3. tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948
  4. menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS, dan
  5. berusaha agar KMB segera diadakan sesudah RI kembali ke Yogyakarta.

Dari dua usulan tersebut akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949. Kesepakatan antara lain:

  1. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan.
  2. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta, dan
  3. kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda

Konferensi Inter Indonesia

sultan hamid IISebelum Konferensi Meja Bundar berlangsung, dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara-negara bagian (BFO) terutama berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia ini penting untuk menciptakan kesamaan pandangan menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi diadakan setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta. Konferensi Inter -Indonesia I diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 – 22 Juli 1949. Konferensi Inter-Indonesia I dipimpin Mohammad Hatta. Konferensi Inter-Indonesia II diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949. Konferensi Inter-Indonesia II dipimpin oleh Sultan Hamid (Ketua BFO)

Pembicaraan dalam Konferensi Inter-Indonesia hampir semuanya difokuskan pada masalah pembentukan RIS, antara lain:

  1. masalah tata susunan dan hak Pemerintah RIS,
  2. kerja sama antara RIS dan Belanda dalam Perserikatan Uni.

Hasil positif Konferensi Inter-Indonesia adalah disepakatinya beberapa hal berikut ini:

  1. Negara Indonesia Serikat yang nantinya akan dibentuk di Indonesia bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).
  2. Bendera kebangsaan adalah Merah Putih.
  3. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.
  4. Hari 17 Agustus adalah Hari Nasional.

Dalam bidang militer, Konferensi Inter-Indonesia memutuskan hal-hal berikut.

  1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional. TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lain dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut.
  2. Pertahanan negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri.

Kesepakatan tersebut mempunyai arti penting sebab perpecahan yang telah dilakukan oleh Belanda sebelumnya, melalui bentuk-bentuk negara bagian telah dihapuskan. Kesepakatan ini juga merupakan bekal yang sangat berharga dalam menghadapi Belanda dalam perundingan-perundingan yang akan diadakan kemudian

Konferensi Meja Bundar (KMB)

konferensi meja bundarKonferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Dalam perundingan tersebut delegasi Belanda dipimpin oleh van Marseveen. Delegasi Indonesia dipimpin Drs. Moh. Hatta, untuk delegasi BFO (forum permusyawaratan federal yang terdiri atas negara negara boneka buatan Belanda) dipimpin oleh Sultan Hamid II dan UNCI diketuai oleh Chritchley. Sidang berlangsung pada tanggal 23 Agustus–2 November 1949. Kesepakatan yang dicapai dalam

KMB sebagai berikut.

  1. Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali paling lambat tanggal 30 Desember 1949.
  2. Indonesia berbentuk negara serikat dan merupakan sebuah uni dengan Belanda.
  3. Segala hak dan kewajiban Belanda di Indonesia diterima dan dibebankan kepada Indonesia.
  4. Indonesia dengan Belanda akan mengadakan perjanjian dalam bidang ekonomi, keuangan, dan kebudayaan.
  5. Irian Barat masih merupakan daerah perselisihan dan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

pengakuan kedaulatanMeskipun tidak memuaskan banyak pihak, tetapi itulah hasil optimal yang dapat diperoleh. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di negeri Belanda, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949.

Di negeri Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana,P.M. Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr . A.M.J.A. Sassen, dan Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Sementara itu, di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H.J. Lovink (Wakil Tinggi Mahkota) membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada presiden Republik Indonesia Serikat, Soekarno.

Sumber

Endar Wismuliani, Jajang Susatya, Kus Indrartna . 2009. IPS : untuk SMP dan MTs Kelas IX / Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

Ratna Sukmayani [et.al.]. 2008.  Ilmu pengetahuan sosial 3: untuk SMP/MTs kelas IX. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Sanusi Fattah [et.al].2008. Ilmu pengetahuan sosial : untuk SMP/MTs kelas IX. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

Please follow and like us:
0

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *