Usaha Mengembalikan Irian Barat

pembebasan irian baratLatar belakang dari permasalahan Irian Barat adalah keengganan Belanda untuk meninggalkan wilayah Irian Barat. Belanda berdalih bahwa wilayah Irian Barat bukan merupakan wilayah Indonesia. Hal ini didasarkan pada perbedaan suku dan budaya yang ada di Papua berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Oleh karena itu Belanda tidak mengindahkan amanat dari isi Perjanjian Meja Bundar yang salah satu poinnya membahas tentang masalah Irian Barat.

Berbagai upaya kemudian ditempuh oleh bangsa Indonesia, baik dengan secara damai hingga dengan menggunakan aksi kekerasan berupa serangan ke Irian Barat. Upaya yang dilakukan antara lain:

  1. Upaya Diplomasi / Perundingan. (Untuk lebih lengkapnya klik DISINI)
  2. Konfrontasi Politik (Untuk lebih lengkapnya klik DISINI)
  3. Konfrontasi Ekonomi (Untuk lebih lengkapnya klik DISINI)
  4. Konfrontasi Militer (Untuk lebih lengkapnya klik DISINI)

Peristiwa Laut Aru

Konflik senjata Indonesia dan Belanda terjadi di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962, yang terkenal dengan peristiwa laut aru. Pada peristiwa tersebut tenggelamlah Kapal Macan Tutul yang didalamnya terdapat pemimpin Yos Sudarso dan Kapten Wiratno. Kejadian tersebut kemudian diperingati sebagai hari bahari yakni pada tanggal 15 Januari.

TRIKORA

Pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di Yogyakarta presiden Soekarno mengadakan pembahasan mengenai perjuangan pengembalian Irian Barat dengan perjuangan senjata. Pemilihan tanggal dan tempat merupakan sebuah sindiran kepada Belanda yang pada tanggal yang sama pada tempat yang sama pada tahun 1948 yakni peristiwa Agresi Militer Belanda II. Peristiwa ini dikenal dengan nama  Tri Komando Rakyat alias Trikora yang berisi :

  1. Gagalkan pembentukan negara Papua buatan kolonial Belanda;
  2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah ai Indonesia;
  3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air Indonesia

Pembentukan Komando Mandala

Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando yang berpusat di Makasar. Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono Wakil Panglima II : Kolonel Udara Leo Wattimena. Kepala Staf Gabungan : Kolonel Ahmad Tahir

Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut:

  1. Tahap Infiltrasi (penyusupan) (sampai akhir 1962),yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan pengusaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat.
  2. Tahap Eksploitasi (awal 1963),yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.
  3. Tahap Konsolidasi (awal 1964),yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltasi, selanjutnya melaksanakan operasi Jayawijaya, tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak. Beberapa operasi milter lainnya yaitu:

  1. Operasi Banteng di Fak-Fak Dan Kaimana
  2. Operasi Srigala di Sorong dan Teminabiuan
  3. Operasi Naga di Merauke
  4. Operasi Jatayu di Sorong,Kaimana,dan Merauke

Perjanjian New York

Atas desakan dari berbagai negara terutama Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuan ekonomi, dan juga karena terdesak adanya serengan militer dari Indonesia maka Belanda kemudian menyetujui untuk diadakan Perjanjian New York. Adapun isi Persetujuan New York antara lain sebagai berikut.

  1. Sesudah disahkannya persetujuan Belanda-Indonesia, paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1962 UNTEA akan berada di Irian Barat.
  2. Pasukan Indonesia yang sudah berada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi di bawah kekuasaan UNTEA.
  3. Angkatan perang Belanda secara berangsur-angsur dipulangkan.
  4. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
  5. Mulai tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia berkibar di samping bendera PBB.
  6. Paling lambat tanggal 1 Mei 1963 UNTEA harus menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk lebih detail mengenai Perjanjian New York bisa klik DISINI

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)

Sebagai tindak lanjut Persetujuan New York, Irian Barat secara resmi masuk ke wilayah RI pada tanggal 1 Mei 1963. Serah terima dari UNTEA kepada Republik Indonesia dilakukan di Kota Baru (Holandia). Pada masa transisi tersebut di Irian Barat dibentuk pasukan keamanan PBB dengan nama United Nations Security Force (UNSF) yang dipimpin oleh Brigjen Said Uddin Khan dari Pakistan. Berbagai langkah kemudian dilakukan dalam rangka melakukan PEPERA yaitu:

  1. Tahap pertama dimulai tanggal 24 Maret 1969 berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten di Jayapura dan mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
  2. Tahap kedua segera dilaksanakan pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969. Dalam tahapan ini berhasil dipilih 1.026 anggota dari delapan kabupaten yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.
  3. Tahap ketiga adalah Pepera itu sendiri dilakukan di tiap-tiap kabupaten, dimulai tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Hasil Pepera dibawa ke New York oleh duta besar Ortis Sanz untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke-24 pada bulan 19 November 1969 yang akhirnya sidang tersebut menerima hasil-hasil Pepera yang isinya bahwa rakyat Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Dan menjadi provinsi ke 26 dan kemudian diubah menjadi irian jaya. Selanjutnya diangkat gubernur irian barat yang pertama yakni E.J Bonay yang merupakan putra irian barat asli.

Please follow and like us:
0

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *