Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

muh husni thamrinSuatu gagasan untuk membina kerja sama di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi, muncul lagi pada tahun 1939 tepatnya pada tanggal 21 Mei 1939 yakni dengan terbentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) oleh Muh. Husni Thamrin. GAPI merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Pasundan dan Partai Islam Indonesia (PII).

Alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya GAPI, ialah:

  1. Kegagalan Petisi Sutardjo.
  2. Sikap pemerintah kolonial yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.
  3. makin gawatnya situasi internasional sebagai akibat perkembangan fasisme.

Petisi Sutardjo

Gagasan dari petisi ini dicetuskan oleh Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai Bestuur (Pamong Praja) Bumiputera  (PPBB). Usulan ini didasarkan pada pasal 1 UUD Kerajaan Belanda yang berbunyi bahwa Kerajaan Nederland (Belanda) meliputi wilayah Nederland, Hindia Belanda, Suriname Curasao. Menurut pendapat Sutardjo keempat wilayah itu di dalam kerajaan Nederland mempunyai derajat yang sama. Usulan ini mendapat dukungan oleh Ratu Langi (Sulawesi/Kristen), Datuk Tumenggung (Sumatra/Islam), Alatas (Arab/Islam), I.J. Kasimo (Jawa/Katolik), dan Ko Kwat Tiong (Cina/Budha).

Usul Petisi yang kemudian dikenal dengan nama “Petisi Sutardjo”, diajukan pada tanggal 15 Juli 1936 kepada pemerintah Belanda. Isi petisi ialah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya ialah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda. Berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 16 Nopember 1938, petisi Sutardjo yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Belanda. Alasan penolakannya antara lain “bahwa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri”.

Dalam GAPI ditegaskan bahwa masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan apabila timbul perselisihan antarpartai, GAPI bertindak sebagai penengah. Di dalam konferensi yang pertama pada tanggal  4 Juli 1939 dicanangkan tuntutan GAPI “Indonesia Berparlemen”. Maksudnya menuntut adanya suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan sendi-sendi demokratis. Sementara itu di Eropa telah meletus Perang Dunia II. GAPI mengingatkan adanya bahaya besar yang akan mengancam pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang dikenal dengan nama Manifest GAPI ( 20 September 1939). Isinya mengajak kerja sama rakyat Indonesia dan Belanda untuk menghadapi bahaya fasisme. Hal ini dapat terlaksana apabila Belanda memberikan hak-hak baru dalam pemerintahan kepada bangsa Indonesia berdasarkan hakikat demokrasi. Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang pertama di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1939. Kongres mengambil keputusan antara lain:

  1. Kongres Rakyat Indonesia menjadi badan tetap.
  2. Aksi Indonesia Berparlemen dilanjutkan melalui panitia-panitia setempat yang telah dibentuk di seluruh daerah di bawah pimpinan GAPI.
  3. Menetapkan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia serta peningkatan bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia.

Adapun tokoh-tokoh GAPI adalah Muhammad Husni Thamrin (Parindra), Mr. Amir Syarifudin (Gerindo), Abikusno Cokro Suyoso (PSII).

Pada bulan Agustus 1940, negeri Belanda telah dikuasai oleh Jerman dan Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang, GAPI kembali mengeluarkan resolusi menuntut adanya perubahan ketatanegaraan. Isi resolusi yaitu mengganti Volksraad dengan Parlemen sejati yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat dan mengubah fungsi kepala-kepala departemen menjadi menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen tersebut.

Untuk menanggapi resolusi GAPI, tanggal 14 September 1940 dibentuk Komisi Visman yang bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan yang diketuai oleh Dr. F.H Visman. Hasilnya sia-sia sebab Komisi Visman tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sementara itu situasi makin gawat dan rakyat akhirnya termakan oleh propaganda Jepang yang bersemboyan”pembebasan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat”. Sedangkan Belanda dikuasai oleh Jerman.

Gagallah perjuangan GAPI dalam menyampaikan tuntutan-tuntutannya terhadap pemerintahan kolonial. Namun demikian, perjuangan GAPI sangat berarti dalam pergerakan nasional, yaitu berhasil dalam:

  1. memperjuangkan organisasi-organisasi pergerakan dalam satu wadah perjuangan;
  2. memperkuat rasa kebangsaan sebagai modal pokok untuk mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia

Sumber:

Hendrayana. 2009. Sejarah 2 : Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Program IPS Jilid 2 Kelas XI. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan nasional

Dwi Ari Listiyani. 2009. Sejarah 2 : Untuk SMA/MA Kelas XI Program Bahasa.  Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan nasional

Please follow and like us:
0
No Comments

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *