Partai Indonesia Raya (Parindra)

parindraUntuk mempersatukan partai-partai kecil, pada 24-26 Desember 1935 di Solo diadakan kongres fusi, antara Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Kongres fusi tersebut menghasilkan partai baru yang disebut Partai Indonesia Raya (Parindra). Dr. Sutomo adalah orang yang terpilih menjadi ketuanya dan kantor pusatnya ditetapkan di Surabaya. Selain Budi Utomo dan PBI, masuk pula Serikat Sumatera  dan Serikat Selebes. Tujuan partai adalah mencapai Indonesia Raya dan mulia yang hakekatnya mencapai Indonesia merdeka

Untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, Parindra melakukan program-program, yakni:

  1. melakukan pencerdasan secara politik-ekonomi-sosial kepada masyarakat sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan sendiri di masa depan;
  2. menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, pendidikan dan kedudukannya;
  3. membentuk dan menjalankan aksi besar hingga diperoleh pemerintahan yang demokratis, berdasar kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia;
  4. bekerja keras di setiap bidang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara ekonomis, sosial, maupun politis;
  5. mengusakan adanya persamaan han dan kewajiban serta kedudukan dalam hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

Di Jawa anggota Parindra banyak berasal dari petani, mereka kemudian disebut dengan kaum  kromo. Di daerah lain masuk kaum Betawi, Serikat Sumatera, dan Sarikat Selebes. Partai ini adalah yang mengajukan petisi Sutardjo yang ditandatangani oleh Sutardjo, penandatanganan pertama, yang lainnya I.J.Kasimo.dr. Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, Kwo Kwat tiong, dan Alatas. Isi dari Petisi Sutardjo adalah

  1. volksraad sebagai parlemen sesungguhnya,
  2. direktur departeman diberi tanggungjawab,
  3. dibentuk Dewan Kerajaan sebagai badan tertinggi antara negari Belanda dan Indonesia yang anggotanya merupakan wakil kedua belah pihak,
  4. penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya, asal-usulnya, dan cita-citanya memihak Indonesia.

Pada saat berdirinya, Parindra telah memiliki 52 cabang dengan 2.425 anggota. Pada tahun 1936 meningkat menjadi 57 cabang dengan 3.425 anggota. Dalam kongresnya di Jakarta tanggal 15-18 Mei 1937, Parindra mengambil sikap moderat. Sikap moderat dinilai sangat fleksibel dan menguntungkan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Akhirnya Parindra dapat mendudukan wakilnya dalam Volksraad, yaitu Muhammad Husni Thamrin. Parindra banyak melakukan kritik terhadap Belanda, bahkan terhadap Petisi Soetarjo  1936, karena dinilai kurang mengakomodasi kepentingan rakyat.

Untuk memperbaiki perekonomian rakyat, Parindra membentuk organisasi rukun tani, membentuk sarikat-sarikat sekerja, menganjurkan swadesi ekonomi, dan mendirikan “Bank Nasional Indonesia”. Kongres kedua dilaksanakan di Bandung pada 24-27 Desember 1938. Karena saat itu Dr. Sutomo sudah meninggal maka kongres memilih K.R.M. Wuryaningrat untuk menjadi ketua partai. Dalam Kongres itu diambil keputusan-keputusan, antara lain: tidak menerima peranakan (Indo) menjadi anggota, berusaha keras mengurangi pengangguran, dan meningkatkan transmigrasi guna memperbaiki kesejahteraan.

Sepak terjang Parindra begitu gencar. Parindra menjadi pelopor pembentukan Fraksi Nasional, bahkan dengan kegagalam petisi Soertarjo, Parindra mengambil inisiatif untuk menggalang persatuan politik, menuju pembentukan badan konsentrasi nasional. Badan Konsentrasi Nasional itu terbentuk pada Mei 1939, yang disebut Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

Sumber:

Hendrayana. 2009. Sejarah 2 : Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Program IPS Jilid 2 Kelas XI. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan nasional

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Sejarah Indonesia Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI.  Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Please follow and like us:
0
No Comments

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *