Program Panca Karya Kabinet Djuanda

Pada tahun 1957, Presiden dengan alasan SOB, menunjuk warga negara Ir. Soekarno menjadi formatur guna membentuk suatu Zaken Kabinet Darurat Extra Parlementer, “yang akan bertindak dengan tegas, tepat, dan cepat mengatasi keadaan”. Penunjukan Seokarno sebagai tim formatur menimbulkan polemic. Banyak pihak, salah satunya wakil presiden Hatta, menganggap bahwa tindakan Seokarno sebagai formatur kabinet merupakan tindakan inkonstitusional. Selain itu juga dari partai Masyumi. Presiden memang berwenang menunjuk formatur, tetapi dengan pengertian yang menjadi formatur tidak boleh orang yang sama dengan orang yang menjabat sebagai presiden.

djuandaMeskipun tidak disetujui, akan tetapi presiden Seokarno tetap menjalankan keputusannya. Kemudian dibentuk Kabinet Karya yang intinya dari tokoh PNI dan NU. Kabinet Djuanda dilantik 9 April 1957 menggantikan Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Kabinet Djuanda merupakan Zaken Kabinet yaitu kabinet yang anggotanya terdiri dari para professional bukan dari partai politik. Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Djuanda sebagai perdana menteri dengan 3 wakilnya yakni Mr. Hardi, Idham Chalid dan Dr. Leimena.

Program utama dari Kabinet Karya adalah Pancakarya. Kelima program tersebut meliputi

  1. Membentuk Dewan Nasional
  2. Normalisasi keadaan Republik
  3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
  4. Perjuangan pengembalian Irian Barat
  5. Mempergiat pembangunan

Pembentukan Dewan Nasional

Pada bulan Mei 1957, Pemerintah Djuanda telah berhasil membentuk Dewan Nasional dengan ketuanya Presiden Soekarno. Pembentukan Dewan Nasional disahkan dengan Undang­-Undang Darurat No. 7 tahun 1957 tanggal 6 Mei 1957 tentang Dewan Nasional. Dewan ini selain akan berfungsi mendampingi dan memberi kewibawaan kabinet, juga sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Tugas Dewan Nasional adalah memberikan nasehat kepada pemerintah mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan, baik atas permintaan pemerintah maupun atas inisiatif sendiri, guna melancarkan jalannya roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik menuju pembangunan negara. Dewan Nasional dibentuk untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat, yang kemudian dikenal dengan golongan fungsional atau karya. Mengenai kedudukan Dewan Nasional, Presiden Soekarno menjelaskan kedudukannya lebih tinggi dari pada kabinet. Kedudukan tersebut diberikan, menurut Presiden, karena Dewan Nasional mencerminkan seluruh bangsa, sedang kabinet hanya mencerminkan parlemen saja.

Pengangkatan anggota Dewan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 158 tahun 1957, yang mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 1957. Susunan anggota Dewan Nasional tersebut antara lain:

  1. Roeslan Abdulgani, sebagai Wakil Ketua
  2. Wakil Perdana Menteri, sebagai Anggota
  3. Kepala Staf Angkatan Darat, sebagai Anggota
  4. Kepala Staf Angkatan Laut, sebagai Anggota
  5. Kepala Staf Angkatan Udara, sebagai Anggota
  6. Jaksa Agung, sebagai Anggota
  7. Kepala Kepolisian Negara, sebagai Anggota

Normalisasi  Keadaan Republik

Untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari perpecahan dan kehancuran, maka pemerintah Djuanda melakukan tindakan tegas terhadap PRRI/Permesta. Pada bulan Maret 1958 Pemerintah telah memutuskan, bahwa dalam menghadapi pemberontakan itu tidak ada jalan lain, selain memakai kekerasan. Pemerintah kemudian melancarkan operasi-operasi militer terhadap PRRI/Permesta, karena mereka telah menutup upaya-upaya damai. PKI mendukung keputusan tersebut dan menyambutnya sebagai kemenangan, karena tokoh-­tokoh pendukung pemberontakan itu adalah lawan-lawan politik mereka.

Pembatalan isi KMB

Belanda tidak kunjung mau menyelesaikan masalah Irian Barat melalui meja perundingan. Oleh karena itu maka pada tanggal 13 Ferbuari 1956, Kabinet Burhanudin Harahap secara sepihak membubarkan Uni Indonesia-Belanda

Undang-undang Pembatalan isi KMB ditandatangani pada tanggal 3 Mei 1956 pada masa Kebinet Ali Sastroamijoyo II.  Isi dari undang-undang pembatalan isi KMB tersebut antara lain:

  1. Indonesia tidak terikat lagi dengan KMB
  2. Pembubaran Uni Indonesia-Belanda yang dianggap merugikan Indonesia
  3. Hubungan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland selanjutnya adalah hubungan yang lazim antara Negara-negara yang berdaulat penuh, berdasarkan Hukum Internasional.
  4. Kepentingan bangsa Belanda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia diperlakukan menurut aturan-aturan tercantum dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Hak, Konsesi, Izin dan cara menjalankan perusahaan Belanda akan diindahkan jika tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan Negara

Dampak dari pembatalan KMB salah satunya adalah banyak penguasaha Belanda yang kemudian menjual perusahannya kepada orang Cina. Hal ini dikarenakan pada saat itu orang Cina lah yang memiliki modal besar untuk membeli perusahaan Belanda.

Pembebasan Irian Barat

Pada pertengahan Oktober 1957 dibentuk panitia dengan nama Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat. Sebagai ketua ditunjuk menteri penerangan, Soedibjo. Panitia Aksi Pembebeasan Irian Barat pada tanggal 1 Desember 1957 mengistruksikan segenap kaum buruh yang tergabung dalam perusahan-perusahan Belanda untuk melakukan aksi mogok total pada tangal 2 Desember 1957.

Pada tahun 1957 pemerintah segera mengambil tindakan antara lain:

  1. Melarang beredarnya semua terbitan dan film yang berbahasa Belanda,
  2. Penerbangan Belanda KLM dilarang mendarat dan terbang di atas wilayah Indonesia,
  3. Mulai 5 Desember 1957 semua kegiatan Konsul Belanda di Indonesia diminta dihentikan.

Pada tahun 1958 Indonesia melakukan tindakan tegas yaitu pengambilalihan modal perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia yang semula dilakukan secara spontan oleh rakyat dan buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda dan selanjutnya ditampung dan dilakukan secara teratur oleh pemerintah. Pengambilalihan modal perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958. Perusahaan Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, antara lain:

  1. Gedung Nederlandsche Handel Maatschappij N.V
  2. Perusahaan KLM.
  3. Bank Escompto
  4. Perusahaan Philips.
  5. Percetakan De Unie

Mempergiat Pembangunan

Sementara itu pergolakan daerah terus berlangsung dan semakin kuat. Keadaan ekonomi dan keuangan menjadi kacau, sebagai akibat situasi politik yang tidak stabil tersebut. Pemerintah Djuanda berusaha mengatasi dua persoalan pokok yang sedang dihadapi, yaitu menormalisasi hubungan pusat daerah dan ekoriomi keuangan, dan mengutuhkan perpecahan Angkatan Darat yang telah membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Atas usul Dewan Nasional, Kabinet Djuanda mengadakan Musyawarah Nasional (Munas), sebagai upaya menghindarkan perpecahan nasional dan menyelesaikan masalah pertentangan antara daerah-daerah yang bergolak dengan pemerintah pusat secara damai. Munas ini berlangsung pada tanggal 9 – 14 September 1957 di Jakarta. Munas tidak berhasil menciptakan kerukunan nasional, karena wakil-wakil daerah lebih menekankan pada masalah pemulihan kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Namun, seluruh upaya itu sia-sia, karena perbedaan pandangan dan sikap antara kedua pemimpin itu sudah terlalu jauh dan tidak dapat dipertemukan lagi.

Sesudah Munas gagal menciptakan kerukunan persatuan nasional, Presiden melalui Dewan Nasional mengusulkan kepada kabinet untuk mengadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pada tanggal 25 November 1957 Musyawarah Nasional Pembangunan dilangsungkan di Jakarta, dihadiri oleh tokoh-tokoh politik, militer, dan daerah. Namun, di tengah berlangsungnya musyawarah, pada tanggal 30 November 1957 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, yang terkenal dengan Peristiwa Cikini. Meskipun terjadi peristiwa itu, Munap tetap dilanjutkan. Namun, peristiwa itu telah mendorong Soekarno untuk menempuh jalan sendiri. Wakil-wakil daerah kembali mendesak agar kerjasama Dwi Tunggal Soekarno-Hatta dilaksanakan dalam satu kabinet presidensial atau zaken kabinet dengan Bung Hatta sebagai perdana menterinya. Desakan ini gagal mendapat dukungan suara bulat. Musyawarah Nasional Pembangunan yang ditutup pada tanggal 4 Desember 1957, juga gagal menciptakan kerukunan persatuan nasional sebagaimana yang diidamkan oleh rakyat.

Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :

  1. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas
  2. Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
  3. Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
  4. Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
  5. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

Kabinet Djuanda juga mengusulkan tentang batas-batas kelautan yang nantinya dikenal dengan Deklarasi Djuanda

Please follow and like us:
0

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *