Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia

Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif yang disebabkan oleh upaya Indonesia untuk turut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Bebas memiliki arti Indonesia tidak terikat baik itu blok barat maupun blok timur. Sedangkan aktif, Indonesia bisa aktif serta dalam menjaga perdamaian dunia. Politik bebas aktif pertama kali diungkapkan oleh Moh hatta pada tanggal 2 September 1948.

Berbagai peranan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia antara lain:

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

PBB didirikan secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945. Tujuan PBB antara lain memelihara perdamaian dunia, menjaga hubungan persaudaran antar bangsa, dan mengadakan kerjasama internasional.

Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 yaitu menjadi anggota ke-60 PBB. Indonesia pernah keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 hal ini disebabkan oleh Malaysia diangkat menjadi Dewan Keamanan tidak tetap PBB. Akan tetapi pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Dalam organisasi PBB, Indonesia turut serta dengan mengirimkan pasukan garuda dalam misi pasukan perdamaian PBB.

Konferensi Asia Afrika (KAA)

Latar belakang dari adanya KAA adalah adanya Perang Dingin antara blok barat dan blok timur. KAA dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I. KAA di Bandung menghasilkan kesepakatan bersama yang bernama Dasasila Bandung.

KAA diawali dengan adanya  Konferensi Kolombo (28 April–2 Mei 1954) di Srilanka yang dipelopori oleh lima tokoh yang berbeda negara yaitu

1. Ali Sastroamijoyo dari Indonesia,
2. Jawarlal Nehru dari India,
3. U Nu dari Birma/Myanmar,
4. Muhammad Ali dari Pakistan,
5. Sir John Kotelawala dari Srilanka.

Kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara II pada 28-31 Desember 1954. Konferensi Bogor membahas pelaksanaan Konferensi Asia Afrika antara lain apa tujuan Konferensi Asia Afrika, negara mana saja yang akan diundang, dan atas tingkatan apa Konferensi Asia Afrika itu akan diadakan

KAA di Bandung dihadiri oleh 29 negara. Satu negara tidak hadir yakni Rhodesia yang sedang menghadapi konflik. Sebagai ketua konferensi yakni Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo, dengan Sekertaris jenderal konferensi yakni Ruslan Abdul Gani. ketua panitia kebudayaan adalah Mr. Muh. Yamin, dan ketua panitia bagian perekonomian adalah Prof. Ir. Roosseno. Pada KAA, Indonesia meminta dukungan negara negara Asia-Afrika untuk menyelesaikan masalah Irian Barat.

Gerakan Non Blok (GNB) atau Non-Aligned Movements

Latar belakang berdirinya terjadinya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Konferensi Tingkat Tinggi di Boegrad Yuguslavia pada tanggal 1-6 September 1961 melanjutkan adanya Dasasila Bandung. Hasil KTT kemudian dibentuk Gerakan Non Blok. Pelopor GNB yaitu:

1. B Tito dari Yugoslavia
2. Soekarno dari Indonesia
3. Gamal Abdul Nasser dari Mesir
4. J Nehru dari India
5. Kwame Nkrumah dari Ghana

Saat menjadi ketua Gerakan Non-Blok tahun 1992, Indonesia banyak memberikan sumbangan nyata bagi perdamaian dunia. Misalnya memberi sumbangan bagi penyelesaian masalah Republik Demokrasi Rakyat Korea, Bosnia, Herzegovina, dan penyelesaian utang luar negeri negara-negara berkembang. Presiden Soeharto saat itu mengusulkan untuk negara terbelakang diperlukan penyelesaian utang sekaligus (once and for all) dan bukan penjadwalan kembali utang secara berkali-kali selama bertahun-tahun.

Berikut ini daftar tuan rumah pelaksanaan KTT GNB:

• Pada tanggal 1–6 September 1961 di Beograd Yugoslavia
• Pada tanggal 5–10 Oktober 1964 di Kairo Mesir
• Pada tanggal 8–10 September 1970 di Lusaka Zambia
• Pada tanggal 5–9 September 1973 di Algiers Aljazair
• Pada tanggal 16–19 Agustus 1976 di Kolombo Sri Lanka
• Pada tanggal 3–9 September 1979 di Havana Kuba
• Pada tanggal 7–12 Maret 1983 di New Delhi India           
• Pada tanggal 1–6 September 1986 di Harare Zimbabwe    
• Pada tanggal 4–7 September 1989 di Beograd Yugoslavia
• Pada tanggal 1–6 September 1992 di Jakarta Indonesia
• Pada tanggal 18–20 Oktober 1995 di Cartagena de Indias Kolombia
• Pada tanggal 2–3 September 1998 di Durban Afrika Selatan
• Pada tanggal 20–25 Februari 2003 di Kuala Lumpur Malaysia
• Pada tanggal 15–16 September 2006 di Havana Kuba
• Pada tanggal 11–16 Juli 2009 di Sharm el-Sheikh Mesir
• Pada tanggal 26–31 Agustus 2012 di Teheran Iran
• Pada tanggal 17–18 September 2016 di Karakas Venezuela

Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT X GNB Pada tanggal 1–6 September 1992 di Jakarta. Presiden Soeharto menjadi pemimpin pada KTT GNB ke X. Pada KTT X GNB di Jakarta menghasilkan Jakarta Message atau Pesan Jakarta yan isinya antara lain:

1. Mendukung kemerdekaan Palestina
2. Meminta penghapusan diskriminasi ras di Afrika
3. Menolak penggunaan senjata nuklir
4. Meningkatkan kerjasama utara-selatan, juga kolaborasi selatan-selatan
5. Larangan untuk negara lain memaksakan ideology yang dianut untuk negara lainnya
6. Menyerukan perang terhadap keminskinan dan kebodohan

Misi Garuda,

Pengiriman pasukan Garuda yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Pasukan Garuda bergabung dalam Pasukan PBB. Berikut ini merupakan beberapa misi pengiriman pasukan Garuda.

Pasukan Garuda 11 di bawah pimpinan Kolonel Priyanto diberangkatkan ke Kongo 10 September 1960 untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB dengan United Nations Operation for the Congo (UNOC), bertugas hingga bulan Mei 1961.

Pasukan Garuda III di bawah pimpinan Brigjen Kemal juga bertugas di Kongo dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964.

Pasukan Garuda IV di bawah pimpinan Brigjen TNI Wivono, bertugas di Vietnam mulai bulan Januari 1973 sampai Juli 1972.

Pasukan Garuda VII di bawah pimpinan Kolonel Rudini dan wakilnya Mayor Basofi Sudirman dikirim ke Timur Tengah pada tanggal 3 Desember 1973.

Pasukan Garuda VII di bawah pimpinan Brigjen Sukemi Sumantrio bertugas di Vietnam dari bulan AF 1974 sampai November 1974, kemudian digantikan Pasukan Garuda VlIi di bawah pimpinan Brigjen T, Bambang Sumantri dari bulan November 1974 sampai bulan Juni 1975. Pada tahun ini pula pasuka perdamaian PBB untuk Vietnam ICCS (IntemasionalCommision for Control and Supervision) ditarik mend. sefelah seluruh Vietnam jatuh ke tangan Vietnam Utara atau Vietkong yang berhaluan komunis.

Pasukan Garuda VIII di bawah pimpinan Kolonel Gunawan Wibisono, Kontingen Garuda VI dan V bergabung dalam pasukan perdamaian PBB yang diberi nama United Nations Emergency Force (UNIEF)

Deklarasi Djuanda,

Deklarasi Djuanda membuat batas kontinen laut kita diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas  pulau terluar. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia semakin menjadi luas dari sebelumnya hanya 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2. Deklarasi Djuanda  memantapkan Indonesia sebagai  Archipelagic State Principle atau negara kepulauan.

Deklarasi Djuanda ini baru bisa diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ke-3 di Montego Bay (Jamaika) pada tahun 1982 (United Nations Convention On The  Law of The Sea/UNCLOS 1982). Pemerintah Indonesia kemudian meratifkasinya dalam UU No.17/ 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Setelah diperjuangkan selama lebih dari dua puluh lima tahun, akhirnya pada 16 November    1994, setelah   diratifkasi oleh 60 negara, hukum laut Indonesia diakui oleh dunia internasional

Association of South East Asian Nations (ASEAN)

Pendirian ASEAN didasarkan pada Deklarasi Bangkok pada saat pertemuan pada 5–8 Agustus 1967. Adapun pelopor berdirinya ASEAN yaitu:

1. Adam Malik (Menteri Presidium Urusan Politik/Menteri Luar Negeri RI),
2. Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia),
3. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura),
4. Narciso Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina),
5. dan Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand)

Anggota ASEAN lainnya :

6. Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984
7. Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995
8. Laos bergabung pada 23 Juli 1997
9. Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997
10. Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998

ASEAN merupakan bentuk politik luar negeri bebas aktif yang dilakukan pada masa Orde Baru.

Kegiatan ekonomi dalam industri antar negara anggota ASEAn salah satunya adalah dengan mendirikan Pabrik Urea di Aceh. Arti penting ASEAN bagi Indonesia adalah dapat meningkatkan produksi industri. Kerjasama ekonomi di ASEAN juga dibentuk AFTA yang bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia.

Peran itu terlihat pada beberapa fakta berikut ini.

• Sejak KTT ASEAN I tahun 1976 di Bali, Indonesia dijadikan secretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. Bahkan, sekretaris jenderal ASEAN yang pertama dijabat Letjen H.R. Dharsono dari Indonesia. Selanjutnya, Indonesia menjadi inisiator dan motor penggerak jalannya roda organisasi ASEAN dalam berbagai even dan bidang.
• Indonesia mengusulkan konsep ASEAN Community yang disepakati menjadi keputusan KTT ASEAN ke-9 di Bali (Bali Concord II). ASEAN Community meliputi tiga pilar, yaitu ASEAN Security Community, ASEAN Socio-Cultural Community, dan ASEAN Economic Community.
• Saat Indonesia menjadi ketua ASEAN Standing Committee (ESC) tahun 2003–2004, Indonesia telah menyelenggarakan dan mengetuai rangkaian Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM), Past Ministerial Conference (PMC), dan ASEAN Regional Forum (ARF) tanggal 29 Juni–2 Juli 2004. Pembahasan dititikberatkan untuk menindaklanjuti hasil KTT ASEAN ke-9 di Bali, yaitu mengenai ASEAN Security Community Plan of Action dan ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action

Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Pembentukan OKI dilatarbelakangi oleh pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Pemrakarsa dari Organisasi ini yaitu Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko.

Tujuan OKI: (1) meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, (2) melindungi tempat tempat suci, (3) membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat (4) memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi,  sosial, budaya, serta IPTEK.

Struktur organisasi OKI antara lain Konferensi para raja dan kepala negara/pemerintah, konferensi para menteri luar negeri, sekertaris jenderal, mahkamah islam internasional, dan organ organ khusus.

Keunikan Indonesia dalam keanggotaan Organisasi Konferensi Islam yaitu Indonesia bukan negara yang berdasarkan hukum syariat Islam.

Perang Indonesia dalam OKI antara lain ikut upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Philipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF), Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dengan ibukota di Yerusalem dukungan tersebut dibuktikan dengan hubungan diplomatik dengan Palestina pada 19 Oktober 1989. Indonesia juga memperjuangkan tentang penyelesaian masalah isu islamfobia.

Jakarta Informal Meeting (JIM)

Jakarta Informal Meerting merupakan upaya bangsa Indonesia dalam ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia terutama di kawasan Asia Tenggara. Pemrakarsa JIM yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas. JIM merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik Kamboja.

JIM I dilaksanakan di Bogor pada tanggal 25-28 Juli 1988 dan JIM II di Jakarta tanggal 19-21 Februari 1989. JIM dihadiri oleh 6 Menlu ASEAN, Menlu Vietnam dan kelompok yang bertikai di Kamboja. Hasil dari JIM antara lain ;

1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat tanggal 30 Desember 1989
2. Akan dibentuk pemerintahan yang mengikutsertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja

Akhirnya masalah Kamboja dapat diselesaikan berdasarkan Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991.

 

SEMOGA BERMANFAAT